Bola  

Koalisi Masyarakat Sipil Beber Keganjilan Persidangan Tragedi Kanjuruhan

Aremania penuhi jalan Malang selama 135 menit tuntut usut Tragedi Kanjuruhan

Kamis, 19 Januari 2023 – 23:04 WIB

VIVA Bola – Proses sidang Tragedi Kanjuruhan yang dilangsungkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya diungkap keganjilannya oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Ada beberapa faktor yang menurut mereka menguatkan keganjilan ini.

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum Pos Malang (LBH Malang), Lembaga Bantuan Hukum Surabaya (LBH Surabaya), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lokataru Foundation, dan IM57+ Institute mendesak Komisi Yudisial.

Mereka ingin agar Komisi Yudisial melakukan pengawasan dan mendorong proses sidang Tragedi Kanjuruhan. Yang pertama adalah membuka akses seluas-luasnya kepada publik. Karena selama ini ada pembatasan akses pengunjung.

Koalisi Masyarakat Sipil desak Komisi Yudisial awasi sidang Tragedi Kanjuruhan

Koalisi Masyarakat Sipil desak Komisi Yudisial awasi sidang Tragedi Kanjuruhan

Photo :

  • Dok. Koalisi Masyarakat Sipil

Tak cuma itu, terdakwa dihadirkan secara daring dalam proses sidang ini. Lalu ada juga penerimaan anggota Polri sebagai penasehat hukum dalam persidangan pidana oleh Majelis Hakim.

“Kami menilai bahwa langkah yang dilakukan oleh PN Surabaya untuk membatasi akses persidangan tragedi Kanjuruhan merupakan langkah yang tidak tepat,” demikian pernyataan resmi Koalisi Masyarakat Sipil.

Halaman Selanjutnya

“Sebab, menurut Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman, mewajibkan bagi Majelis Hakim dalam setiap pemeriksaan di pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum.”

img_title

Sumber: www.viva.co.id